Fakta Bersuara, Jakarta - - Partai Demokrat dan PDIP saling sentil soal sistem pemilu yang kini tengah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua partai berseberangan dalam menanggapi isu ini.
PDIP mendukung penerapan kembali sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Sedangkan Demokrat menolak sistem itu kembali hadir di Pemilu 2024.
Perdebatan ini bermula saat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempertanyakan alasan mengubah sistem pemilu di tengah proses Pemilu 2024 yang sudah berjalan.
Menurut SBY, tidak ada situasi kegentingan yang memaksa hingga harus mengubah sistem pemilu di pertengahan jalan.
"Tepatkah di tengah perjalanan yang telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik itu, utamanya oleh partai-partai politik peserta pemilu, tiba-tiba sebuah aturan yang sangat fundamental dilakukan perubahan?" tulis SBY dalam sebuah catatan, dikutip dari laman Facebook resmi SBY, Minggu (19/2).
SBY juga menyoal perubahan ini dilakukan melalui mekanisme judicial review (JR). Menurutnya, pengubahan sistem Pemilu sah-sah saja dilakukan, asalkan melalui musyawarah. Dengan begitu, rakyat dilibatkan di dalam prosesnya.
"Mengubah sebuah sistem tentu amat dimungkinkan. Namun, di masa "tenang", bagus jika dilakukan perembugan bersama, ketimbang mengambil jalan pintas melakukan judical review ke MK," kata dia.
PDIP sebut SBY lupa
Merespons pernyataan SBY, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyindir SBY seolah-olah lupa bahwa sistem pemilu diubah pada masa kepemimpinannya.
Hasto mengungkit perubahan pada 2008 itu dilakukan melalui JR oleh beberapa kader Demokrat dan bukan musyawarah.
"Pak SBY kan tidak memahami 'Jas Merah'. Pak SBY lupa bahwa pada bulan Desember tahun 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review," kata Hasto kepada wartawan di Kabupaten Lebak, Banten, Minggu (19/2).
Sumber : cnn